JAKARTA, KOMPAS.com - Akibat kekeringan radikal yang terjadi di Amerika Serikat (AS), pasar tempe-tahu di tanah air ikut menerima imbasnya. Harga kedelai merangkak naik sehingga tak terjangkau lagi oleh perajin tahu tempe untuk menutupi biasa produksi maupun operasi mereka. Dalam beberapa hari ini, tempe tahu hilang dari peredaran.
Pemerintah meresponnya dengan kebijakan jangka pendek. Salah satunya, ingin membebaskan bea masuk impor kedelai. Firman Soebagyo, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI mengatakan, apabila bea masuk impor kedelai dibebaskan yang akan menerima keuntungan adalah importir.
"Yang diuntungkan lagi-lagi importir. Apabila mereka mendapatkan kebebasan bea masuk. Kalau penyelesaiannya instan. Saya kira itu tidak menarik bagi perkembangan perekonomian kita," kata Firman Soebagyo, saat diskusi Sindo Radio bertajuk "Memble Tanpa Tempe" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2012).
Menurut Firman, langkah membebaskan bea masuk impor dipandang kebijakan yang terbilang instan. Dengan dilakukannya kebijakan tersebut pemerintah ditaksir akan menderita kerugian sebesar Rp 400 miliar, setidaknya dalam kurun Agustus sampai Desember.
Agar bangsa ini dapat berdaya secara pangan, kata Firman, butuh melakukan beberapa hal yang tentunya membutuhkan komitmen. Terutama perlu anggaran yang memadai agar bisa menunjang swasembada pangan. Pemerintah diharuskan memusatkan pekerjaannya dalam bidang pangan. Serta distibusi pangan mesti dilakukan secara baik dan terkelola. Tak lupa pemerintah mesti mempertimbangkan aspek keterjangkau terhadap daya beli masyarakat. Firman menaruh harapan pada Badan Urusan Logistik (Bulog) yang bisa dikerahkan dalam mengatur ketersediaan dan distribusi.
"Bulog bisa diberdayakan untuk mengatur ketersediaan dan distribusi. Sayangnya, kita belum punya lembaga yang kuat," kata Firman.
Editor :
Hertanto Soebijoto
Sumber: Kompas
0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat